Apakah masyarakat Amerika Serikat sekali lagi siap menerima presiden wanita pertama setelah mendapatkan presiden kulit hitam pertama di negeri kampiun demokrasi tersebut?
Pencalonan Hilary Clinton sebagai kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat entah kenapa selalu menemui kendala. Setelah sebelumnya selalu digugat atas ketidakbecusan Hilary Clinton dalam menangani peristiwa Benghazi yang menewaskan setidaknya tiga diplomat Amerika Serikat. Kini, awal tahun 2015, Mrs Clinton dituduh melanggar undang-undang federal terkait penggunaan email pribadi untuk urusan negara.
Masalah ini memicu rumor tidak sedap, yakni kemungkinan Hilary mengatasnamakan Secretary of State menggalang dana untuk Yayasan Keluarga Clinton. Tuduhan ini bermula ketika pada Tanggal 3 Maret 2015, State Department US dalam berita di New York Times merilis sebuah pernyataan bahwa mantan Secretary of State Hilary Rodham Clinton menggunaan email pribadinya untuk keperluan urusan pemerintah, padahal dalam peraturan tertulis UU Federal menyatakan bahwa pegawai pemerintah Federal harus menggunakan email pemerintah untuk setiap urusan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai record untuk publik, terutama untuk riset dan transparansi media (Schmidt, 2015).
Media-media besar di Amerika Serikat melaporkan setidaknya selama empat tahun menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilary sedikitpun tidak pernah menggunakan email pemerintah untuk urusan pemerintah. Majalah TIME misalnya, dalam laporan utamanya menurunkan reportase berjudul The Clinton Way sebuah upaya menyindir Hilary sebagai pejabat publik yang selalu menggunakan cara-cara sendiri dan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. (Von Drehle, 2015)
Hilary Clinton dalam keterangan yang terpisah mengatakan bahwa peraturan pemerintahan federal dalam hal ini membolehkan penggunaan email pribadi untuk hal-hal yang bersifat sangat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk masa-masa tertentu. Hilary menambahkan bahwa apa yang dia lakukan sama sekali tidak salah. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh kolega sekaligus pendahulunya Colin Powell, juga pernah melakukan hal yang serupa. (Diamond & Labott, 2015)
Berdasarkan hal itulah kemudian Hilary Clinton merasa tetap percaya diri, selain diperbolehkan oleh hukum, Hilary juga memiliki preseden sebagai pembelaan, dia menganggap kritik-kritik yang dilontarkan oleh lawan politiknya hanyalah angin lalu. Jikalau sudah begini maka penilaiannya kembali kepada masyarakat, karena secara hukum, perilaku Hilary ini memiliki celah hukum sekaligus preseden sebagai pembelaan.
Perilaku Hilary Clinton bisa dikategorikan sebagai deviance karena ia memicu perdebatan yang luar biasa di detik-detik pencalonannya sebagai calon presiden Amerika Serikat. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Emile Durkhiem, deviance mampu mengkohesikan masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Dikatakan deviance karena ia memicu pro dan kontra dari sebagian masyarakat. Bagi yang pro misalnya, mengatakan bahwa Hilary tidaklah salah karena secara hukum memang diberikan kepastian.
Salah satu contoh pendapat yang pro dikemukakan oleh Jeremy Diamond dan Elise Labott, mereka mengatakan dalam laporannya di CNN berjudul “Hillary Clinton emails: Did she do anything wrong or not?” bahwa Clinton tidaklah salah karena pertama, tidak ada hukuman yang pasti dari State Department atas pelanggaran aturan-aturan tersebut. Undang undang Federal mengenai arsip atau Federal Record Act juga disahkan pada tahun 2014 setelah Clinton meninggalkan jabatannya, oleh karenanya Clinton tidak bisa dihukum dengan undang-undang tersebut. (Diamond & Labott, 2015)
Kedua, para pendahulunya baik Condoleeza Rice dan Colin Powell juga melakukan hal yang sama. Bedanya adalah Clinton menggunakan email pribadi melebihi kebiasaan pendahulunya. Data mencatat bahwa Clinton menggunakan email pribadi sebanyak 55000 item. Dari dua pendapat ini, kedua penulis tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan perilaku Hilary Clinton tersebut. Hanya mungkin akan mendapat sentimen negatif dari lawan-lawan politiknya. Masyarakat juga bisa menilai negatif dikarenakan bias media. (Diamond & Labott, 2015)
Sementara bagi yang kontra dengan perilaku Hilary Clinton menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Clinton tetap sebuah pelanggaran terhadap undang-undang, apalagi Clinton menggunakan sistem server sendiri. Mantan ibu negara ini tidak menggunakan aplikasi Yahoo ataupun Gmail yang memungkinkan pemerintah meminta data, namun menggunakan sistem server sendiri sehingga benar-benar sulit untuk dilacak. (Sherfinski, 2015)
Salah satu pendapat kontra yang muncul di media adalah berasal dari John Boehner yang tak lain adalah Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Republik. Boehner mengatakan bahwa perilaku Clinton sejatinya “mengabaikan hukum”, walaupun Boehner juga mengatakan ketidakpastiannya apakah Clinton akan dipenjara karena skandal email ini. (Sherfinski, 2015)
Emile Durkhiem memiliki teori berkenaan dengan perilaku Hilary Clinton. Menurut Teori Fungsionalis Emile Durkhiem sejatinya perilaku Clinton adalah termasuk deviance, karena ia memicu sebagian besar reaksi negative dari masyarakat. Namun Emile Durkhiem memandang bahwa deviance itu justru memiliki fungsinya sendiri. Fungsi pertama adalah deviance mampu membantu menjelaskan batas-batas moral dalam masyarakat. Masyarakat Amerika menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Clinton adalah hal yang memalukan karena ia mengabaikan aturan-aturan yang berlaku, hal ini berarti bahwa moral di amerika memiliki batasan tersendiri. Bahwa seseorang haruslah mematuhi etika dan aturan hukum yang berlaku.
Fungsi kedua adalah, bahwa deviance mampu mempromosikan kohesi sosial dalam masyarakat. Kohesi disini dijelaskan bahwa masyarakat akan dibawa pada pilihan setuju atau tidak, mana yang baik dan yang buruk, apakah itu tindak kejahatan atau bukan dan lain sebagainya. Dalam kasus Hilary Clinton, masyarakat terbagi pada dua pendapat, pertama apakah Hilary Clinton menyalahi aturan hukum atau kedua, merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pejabat pemerintahan.
Dalam membaca teori fungsionalis deviance khususnya kasus Hilary Clinton, penulis mencoba membawa sebuah hasil polling yang dilakukan oleh CNN. Menurut hasil jajak pendapat tersebut diketahui bahwa 51 persen masyarakat Amerika menilai bahwa perilaku Hilary Clinton dalm menggunakan email pribadi untuk urusan pemerintahan adalah masalah serius, sementara 48 persen menilai, perilaku Hilary bukanlah masalah serius. Dari sini penulis memutuskan bahwa berdasarkan teori fungsionalis Durkhiem dan berdasarkan hasil polling, kelakukan Hilary Clinton adalah termasuk perilaku deviance atau menyimpang. (Agiesta, 2015)
Walaupun begitu, apa yang dilakukan oleh Hilary Clinton ternyata tidak berpengaruh pada popularitasnya sebagai kandidat calon presiden Amerika Serikat. Sebanyak 57 persen menilai bahwa Clinton adalah calon presiden yang membanggakan dan sisanya 42 persen menilai belum pantas. Hal ini bisa dibaca bahwa kelakuan Hilary Clinton tidaklah berpengaruh terhadap dirinya. (Agiesta, 2015)